[Redaktur:Hadi Kurniawan]

"Video aksi dugaan penganiayaan sudah ada di tangan kepolisian polres Dairi, jadi tunggu apa lagi dan kenapa mesti lama proses gelar perkara," imbuhnya.
 

DASAR HUKUM YANG SEHARUSNYA DIPATUHI

Penundaan yang tidak jelas ini justru memunculkan dugaan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku:

1. KUHAP Pasal 108 ayat (1): Setiap laporan wajib diterima dan diproses. Proses penyelidikan melekat pada institusi kepolisian, bukan pada perorangan pejabat. Alasan "menunggu Kasat" bukan alasan hukum yang sah untuk menunda pelaksanaan gelar perkara.
2. KUHAP Pasal 109 ayat (2): Penyelidikan wajib segera dilaksanakan tanpa menunda-nunda setelah adanya laporan. Tidak ada ketentuan yang memberi wewenang kepada seorang Kasat untuk menahan berkas yang sudah siap hanya karena masalah penjadwalan.
3. Perkapolri No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelidikan: Gelar perkara wajib dilaksanakan segera setelah berkas dinilai lengkap dan siap. Penundaan tanpa alasan sah dapat dijadikan dasar pengaduan pelanggaran disiplin dan kode etik.
4. UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) Pasal 406: Penganiayaan yang menjadi pokok perkara Lamriah adalah tindak pidana yang wajib diproses dengan cepat. Menunda-nunda penyelesaian berarti mengabaikan kewajiban penegakan hukum.

 
PERBANDINGAN YANG MEMALUKAN

Situasi ini menjadi semakin mencolok jika dibandingkan dengan penanganan kasus serupa di Medan. Seorang Anggota DPRD berinisial AT yang juga terjerat dugaan tindak pidana, sudah diproses cepat dan ditetapkan sebagai tersangka.

Lantas, mengapa di Polres Dairi di mana terlapor juga seorang Anggota DPRD  justru berjalan sangat lambat? Mengapa di Medan berani tegas tanpa banyak alasan, sementara di Dairi berkas yang sudah lengkap saja tak kunjung dijadwalkan?

Apakah benar-benar butuh waktu berbulan-bulan hanya untuk menetapkan jadwal gelar perkara? Atau "menunggu Kasat" hanyalah alasan manis untuk memperlambat, memberi kesempatan terlapor, atau sengaja membiarkan perkara ini mati suri perlahan-lahan?

Apakah ada standar ganda penegakan hukum? Apakah jabatan terlapor membuat Polres Dairi segan untuk melangkah cepat?

Abdi Manullang menegaskan, kesabaran pihaknya sudah menipis. Jika dalam waktu dekat paling lambat minggu ini belum ada kepastian jadwal gelar perkara, maka Polres Dairi harus siap mendengar tuntutan keadilan yang akan disuarakan secara terbuka di halaman depan kantornya.

Hukum mestinya berjalan cepat, adil, dan sama bagi semua. Bukan berjalan lambat hanya karena terlapor memiliki jabatan. Rakyat berhak melihat keadilan yang nyata, bukan sekadar janji-janji yang digantungkan pada "jadwal Kasat" yang entah kapan turunnya dan yang justru tidak memiliki dasar hukum apa pun untuk menahan proses perkara.

Hingga berita ini diterbitkan Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Pengalu ,Terkait pemberitaan diri saya pada simalungun.wahananews.com pada tahun 2022, dimana dalam berita tersebut mengatakan bahwasanya di duga saya ketinggian(menggunakan narkoba) saat sedang menjamu tamu di nagori kami.

"Di sini tegas saya sampaikan bahwa saya tidak mengkonsumsi narkoba pada saat kejadian tersebut sampai saat ini..

Saya hanya menjalankan tugas saya untuk melihat dan memeriksa identitas warga asing yg masuk ke nagori kami saat itu, di mana saat itu kita masih berada pada masa pandemi."katanya

"Dan atas berita itu, sampai saat ini saya merasa sangat di rugikan dimana berita itu kembali di posting ulang oleh salah satu oknum yg mengaku jurnalis pada akun facebook nya.

Saya harap pihak wahana news selaku penerbit berita dalam menerbitkan kembali berita terbaru setelah saya melakukan hak jawab ini"lanjutnya.

[Redaktur :007bgr]

[Redaktur:Roy]

menurut Mudi, staf DPRD bernama Lena sudah sangat paham bahwa tuntutan utama warga dalam unjuk rasa lalu adalah menuntut pertanggungjawaban dugaan penyelewengan anggaran desa. Namun surat undangan yang diterima untuk RDP Rabu (5/8/2026) justru memuat agenda pembahasan penolakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Kepala Desa.

“Si Lena sudah tahu persis kami minta RDP soal dugaan korupsi di desa kami. Tapi saat surat saya buka, isinya membahas penolakan hasil hitungan suara. Bukan ini yang kami perjuangkan! Saat saya tanya balik, ia beralasan soal korupsi bisa disampaikan besok dengan membawa bukti. Padahal dari awal kami sudah sampaikan tuntutan itu secara jelas,” ungkap Mudi kepada WahanaNews.co.

Meskipun isi surat melenceng jauh dari aspirasi, Mudi tetap menerima dokumen tersebut. Namun rasa kecewanya mendalam lantaran Lena seharusnya memahami tata cara dan syarat penyelenggaraan RDP, sehingga dapat memberi arahan yang benar kepada warga. Ironisnya, informasi itu tak pernah disampaikan.

“Kami terima surat itu, tapi kami ingin tahu sejauh mana ia menyampaikan keluhan kami ke pimpinan. Bahkan saat rapat berlangsung, anggota dewan justru menyatakan RDP soal itu baru bisa dijalankan jika warga mengajukan laporan tertulis terlebih dahulu. Seharusnya Lena yang memberi tahu kami prosedur ini sejak awal, bukan malah memberi janji manis yang ujungnya mengecewakan,” tegasnya.

Mudi menilai kelalaian atau ketidaktelitian ini semakin menegaskan bahwa aspirasi warga desa masih dipandang sebelah mata. Padahal masalah dugaan kerugian keuangan negara adalah ranah yang sangat mendesak untuk dituntaskan secara transparan dan akuntabel.

Saat dikonfirmasi Lena via WhatsApp berdalih sudah disampaikan sebelum RDP agar memasukkan surat terkait permasalahan yang mereka tuntut sebelum RDP

"Bg kami buat surat berdasarkan surat masuk, Kmrin sudah sampaikan juga sblmnya Rdp msuk kn surat terkait permasalahan yg mereka tuntut. Dan wktu smlm ngambil surat saya sampaikan kn lagi bwak surat bukti pendukung mereka, Wktu aksi damai staf menyampaikan lagi masuk kn surat mereka, jdi  msuk kn aj surat ke DPRD bg," dalihnya.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Mr. Jack Selaku Manager saat ditemui di kantornya,mengatakan Strategi ini dinilai efektif dan berdampak baik pada proses rekrutmen untuk warga lokal,tapi kali ini kita merekrut untuk pekerja  pengemasan khusus (packagi specialist)  ini kita laksanakan baik dari segi waktu hingga proses seleksi. Membuka lapangan pekerjaan baru serta memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah simalungun, menjadi salah satu upaya PT BIS menerapkan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

"Salah satu fokus kami adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lingkar industri melalui program tanggung jawab sosial. PT Basic Internasional dan berharap dapat membantu masyarakat dalam mendorong peningkatan ekonomi mereka," katanya. 

Lanjutnya,"sebelum nya Kami juga suda merekrut ratusan karyawan lokal, pendapatan semua orang meningkat, dan semua orang senang bekerja.kami selalu membantu masyarkat lokal dan kali ini kami merekrut bagian pengemasan khusus "katanya

salah satu warga lokal yang sedang melamar mengatakan diperusahan mengatakan sangat senang telah degan PT.Basic yang telah berikan kesempatan kepada kami pengangguran agar bisa bekerja

"Senang kali rasanya bang ada lowongan kerja di perusahan ini,saya ucapkan terimaksi kepada pihak perusahan yang telah mengutamakan warga sekitar,saya senang sekali bang semoga saya bisa diterima bekerja di sini"katanya

Pantauan wahananews di lokasi Selain itu,puluhan pekerja yang telah bergabung bersama PT Basic Internasional Sumatera telah merasakan manfaat dari sisi kesejahteraan ekonomi keluarga dan pengembangan kariernya. Sejumlah karyawan mengatakan sebelum bergabung dengan perusahaan, kebanyakan dari mereka bekerja serabutan tanpa penghasilan tetap. Namun, setelah bergabung dengan PT.Basic Internasional Sumatera, mereka bisa mengubah nasib dan Dulu awal saya tahu bahwa akan dibangun industri di sini saya sudah berharap perusahaan itu nanti bisa bantu ekonomi desa.

[Redaktur:bgr007]

"Bahwa melihat SP2HP yang dikirimkan oleh penyidik menunjukkan bahwa Penyidik diduga berupaya mengkaburkan perkara dan menghilangkan bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi dan Berkas perkara," imbuhnya.

Berikut adalah rincian pasal yang menjadi acuan sah maupun larangan tegas dalam pelaksanaan pemanggilan berulang:

DASAR HUKUM YANG MENGIJINKAN PEMANGGILAN ULANG

1. Pasal 26 Ayat (1) KUHAP (UU No. 20 Tahun 2025)
“Penyidik berwenang melakukan tindakan penyidikan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana, memanggil orang yang mengetahui, mendengar, atau menyaksikan peristiwa tindak pidana, serta meminta keterangan kepada pelapor, saksi, dan terlapor.”
Makna: Penyidik boleh meminta keterangan lebih dari satu kali jika ada hal yang belum terungkap.
2. Pasal 28 Ayat (1) KUHAP
“Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi, dan terlapor guna mencari dan mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk memahami jelas peristiwa yang terjadi serta menemukan tersangka.”
Makna: Pemeriksaan berulang sah jika tujuannya melengkapi keterangan yang belum lengkap atau mencocokkan fakta.
3. Pasal 131 Ayat (1) KUHAP
“Surat panggilan harus memuat nama tersangka/saksi/pelapor, perkara yang diperiksa, alasan pemanggilan, waktu dan tempat kedatangan, serta keterangan bahwa yang dipanggil wajib hadir.”
Makna: Syarat mutlak sahnya undangan kedua adalah harus menyebutkan alasan yang spesifik, bukan sekadar “diminta hadir kembali”.

PASAL YANG DILANGGAR JIKA PEMANGGILAN SEWENANG-WENANG

1. Pasal 161 Ayat (1) KUHAP
“Dalam melakukan pemeriksaan dilarang menggunakan ancaman, paksaan, janji, atau pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kemerdekaan memberi keterangan.”
Pelanggaran: Jika undangan ulang bertujuan menekan, mengintimidasi, atau memaksa mengubah keterangan.
2. Pasal 419 Ayat (1) KUHP (UU No. 1 Tahun 2023)
“Pejabat yang karena jabatannya dengan sengaja melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang untuk merugikan kepentingan orang lain atau negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang dilakukan tanpa alasan hukum yang jelas, hanya untuk memperlama proses atau menghambat keadilan.
3. Pasal 316 KUHP
“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalangi seseorang menjalankan hak-hak yang sah yang diberikan oleh undang-undang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”
Pelanggaran: Jika pemanggilan berulang digunakan untuk menghalangi hak pelapor mencari keadilan.
4. Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945
“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Pelanggaran: Jika proses hukum tidak memiliki kepastian, berbelit-belit tanpa alasan, dan tidak adil.

“Kami hadir untuk menghormati hukum. Namun kami juga berhak menuntut agar hukum tidak dipelintir. Jika undangan kedua ini tidak menjawab hal yang belum jelas, melainkan hanya mengulang pertanyaan yang sudah terjawab, maka itu bukan lagi proses hukum, melainkan penyalahgunaan wewenang yang bisa kami tuntut sesuai pasal-pasal di atas,” tegas Abdi Manullang menutup pembicaraan.

Saat dikonfirmasi via WhatsApp Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Abdi, jika proses macet, itu diduga karena sengaja tidak diserahkan, sengaja tidak dipelajari, atau sengaja diabaikan.

"Kami tidak bodoh. Masyarakat Dairi tidak buta. Saat kasusnya rakyat biasa, berkas bisa selesai dalam hitungan hari. Tapi saat yang diduga tersangkanya Rasiden Damanik, tiba-tiba harus menunggu pejabat baru, tiba-tiba... Ini bukan ketidaktahuan, ini dugaan kemauan untuk tidak menegakkan hukum,” kritiknya tajam.

Ia memperingatkan pihak Polres Dairi agar tidak menjadikan pergantian personel sebagai alasan klasik untuk menutupi dugaan ketidakberpihakan:

“Ingat Pasal 108 KUHAP dan Perkapolri No. 6 Tahun 2019: Anda tidak boleh berhenti bekerja hanya karena pejabatnya berganti. Jika dalam waktu dekat tidak ada kemajuan nyata, kami tidak akan diam. Kami akan serahkan bukti dugaan pelanggaran prosedur ini ke Propam, Itwasda Polda Sumut, Kompolnas, dan ajukan Praperadilan. Kami buka-bukakan kepada publik: siapa yang sebenarnya diduga melindungi siapa di Polres Dairi ini," ungkap Abdi Manullang.

Abdi menegaskan, perjuangan kliennya bukan sekadar soal dugaan penganiayaan yang dialami, melainkan soal apakah hukum di Dairi ini milik semua warga, atau diduga hanya milik mereka yang memiliki kursi kekuasaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Dairi AKBP Otniel Siahaan belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi via WhatsApp.

[Redaktur:Roy]

"Perkembangan penanganan perkara terkait perkara Penganiayaan dengan Saksi Korban / Pelapor bernama Lamria Manullang dan dengan Terlapor Anggota DPRD Kabupaten Dairi, Rasiden Damanik dan Isterinya, Masro Nainggolan adalah bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026 Penyidik telah melakukan pemeriksaan interogasi secara Konfrontir langsung terhadap Kedua Belah Pihak dan Saksi-saksi dan didampingi para PH," ujarnya, Selasa (14/7/2026) lalu.

"Rencana tindak lanjut adalah akan melaksanakan gelar perkara untuk menyimpulkan hasil penyelidikan. Bilamana ada perkembangan akan kita sampaikan," imbuhnya.

Namun kenyataan berbicara lain. Hari berganti minggu, tak ada langkah nyata, tak ada kejelasan. Kelambanan ini bukan sekadar kelalaian, melainkan pelanggaran tegas terhadap Pasal 108 KUHAP yang mewajibkan aparat segera memproses setiap laporan yang masuk, serta bertentangan dengan asas kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin UUD 1945.

“Kami sudah berbicara dengan baik, kami sudah menghormati prosedur. Tapi yang kami dapat hanyalah kebohongan berbalut kata-kata resmi. Ini bukan kelalaian, ini adalah dugaan persekongkolan yang direncanakan agar perkara ini mati perlahan. Polres Dairi seolah takut menyentuh anggota dewan, padahal korban hanya rakyat kecil yang meminta haknya dihormati,” tegas Abdi Manullang dengan nada yang tak lagi sabar.

Ia menegaskan tak akan membiarkan keadilan dipermainkan. Dalam waktu dekat, pihaknya akan melaporkan seluruh dugaan pelanggaran kode etik, kelalaian penyidikan, hingga dugaan persekongkolan ini secara resmi ke Bidang Propam dan Wasidik Polda Sumatera Utara.

“Kami ingin buktikan: apakah di negara ini hukum hanya berlaku bagi mereka yang tak punya kuasa? Atau aparat penegak hukum benar-benar berdiri tegak tanpa memandang siapa yang menjadi tersangka?” tandasnya.

[Redaktur:Roy]

Kepada WahanaNews.co, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring via WhatsApp menyampaikan bahwa adanya dugaan pemerasan tersebut adalah tidak benar.

"Kita sudah lakukan pemeriksaan, bahwa tidak ada dan tidak benar adanya pemerasan oleh KPR kepada Narapidana MS seperti yang di sampaikan sebelum nya," ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Loviga juga menjelaskan bahwa MS sudah bebas secara integrasi PB, ia juga membenarkan bahwa MS pernah ditahan di rutan Sidikalang dan telah dipindahkan ke rutan Kabanjahe.

"Untuk WBP MS, pernah di tahan di Rutan Sidikalang, di pindah/mutasi ke Rutan Kabanjahe, dan sekarang sudah bebas secara integrasi PB pada bulan April 2026," jelasnya.

"Data yang kami dapat MS melakukan pelanggaran syarat khusus, sudah 3 kali berturut-turut tidak melapor ke Pos Bapas setelah bebas PB," imbuhnya.

Ia juga meminta agar MS melakukan upaya hukum, namun jika tak mendasar oknum KPR tersebut juga akan mengambil langkah hukum.

"Terkait dugaan pemerasan itu, saya harapkan yang bersangkutan silahkan melakukan upaya hukum.
Bila tidak mendasar, Personal(KPR) juga akan mengambil langka Hukum terkait hal ini," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

‎Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, tumpukan tangkos terlihat menggunung dan diduga belum diangkut maupun diecer ke areal aplikasi sebagaimana lazim dilakukan dalam pemanfaatan limbah perkebunan. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, masyarakat khawatir dapat menimbulkan bau menyengat, mengganggu kualitas udara, serta berdampak terhadap lingkungan sekitar.Tumpukan jangkos (janjang kosong atau tandan kosong kelapa sawit) di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dapat mencemari lingkungan hidup karena memicu bau busuk, sarang lalat, dan pencemaran air lindi (leachate). 

Dampak Lingkungan

Pencemaran Udara: Timbul bau menyengat akibat proses pembusukan bahan organik oleh bakteri.

Sumber Penyakit: Tumpukan yang dibiarkan terbuka mengundang datangnya lalat dan hama lain yang mengganggu kesehatan warga sekitar.

Pencemaran Air dan Tanah: Air lindi dari sisa pembusukan jangkos yang meresap ke tanah atau mengalir ke parit/sungai dapat menurunkan kualitas air. [1, 2]

Masyarakat mendesak Direksi PTPN IV PalmCo, Regional II, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Simalungun untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh. Bila ditemukan adanya kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan, penegakan hukum diminta dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.

‎Pengelolaan limbah perkebunan merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah. Apabila dari hasil penyelidikan terbukti terjadi pencemaran atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

‎Pengelolaan limbah perkebunan merupakan kewajiban perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah. Apabila dari hasil penyelidikan terbukti terjadi pencemaran atau pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Pelaku dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat berharap pihak PTPN IV Regional II PalmCo Unit PKS Dolok Sinumbah segera memberikan klarifikasi resmi atas kondisi tersebut agar informasi yang berkembang tetap berimbang dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

[Redaktur:bgr007]

Hal itu diungkap mantan narapidana inisial MS dan JS dalam surat pernyataan tertanggal 16 Juli 2026, diterima Sumut.WahanaNews.co, Selasa (28/7/2026).

Dalam surat itu diurai kronologi dugaan pemerasan oleh BB kepada MS dan JS dengan alasan ada temuan pihak "Mabes Polri" bahwa MS dan JS melakukan penipuan kepada keluarga pihak "Mabes Polri" tersebut.

Maka, agar kasus tidak dilanjutkan dan MS dan JS tidak dijemput pihak "Mabes Polri", MS dan JS diminta untuk menyerahkan uang pengganti kerugian, uang rokok petugas "Mabes Polri" dan uang rokok pihak Rutan Sidikalang, dengan total Rp280 juta.

Disebut juga, jika uang tersebut tidak diberikan, maka MS dan JS akan dipindahkan ke Lapas Nusakambangan.

Karena ketakutan, uang itu pun diberikan MS dan JS. Sebagian uang ditransfer ke nomor rekening yang disebut diberi oknum BB kepada keluarga MS inisial ARS. Sebagian diserahkan langsung MS kepada BB.

Terpisah, Kepala Rutan Sidikalang Loviga Sembiring dikonfirmasi lewat WhatsApp terkait dugaan pemerasan oleh oknum jajarannya itu sempat menanyakan kembali kepada WahanaNews.co apakah ada bukti nya.

"Siap bang, siang bang, siapa narapidananya?, dan ada buktinya bang?," tanyanya.

Setelah dijelaskan, Loviga Sembiring menyampaikan pihaknya akan mengecek, namun hingga berita ini diterbitkan, pimpinan nomor satu di Rutan Sidikalang ini belum memberikan tanggapan lebih lanjut.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

Hingga berita ini diterbitkan belum ada keterangan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan, AKP Agus Purnomo setelah dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur: Roy]

"Kata bang hafiz 'iya, sudah kami lakukan penindakan' jadi tebakan ku benar pihak Polrestabes Medan yang melakukan penggerebekan," ungkapnya.

Hingga berita ini diterbitkan, Kanit Pidum Iptu M. Hafizullah belum memberikan keterangan resmi secara terperinci mengenai hasil penyitaan maupun identitas tersangka.

[Redaktur:Roy]

Hal ini makin menebalkan tanda tanya besar di mana kewajiban pengawasan serta penindakan tegas Polres Pelabuhan Belawan dan tak hanya itu, publik pun kembali bertanya siapa yang melindungi bisnis ilegal tersebut, sehingga dengan bebasnya gudang itu terus beroperasi?

Sumber warga yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan hal tersebut, saat melintas didepan gudang tersebut aromanya solar sangat menyengat.

"Dulu memang dia buka di daerah Gudang Kapur. Sekarang pindah ke sini. Aroma solar sangat menyengat sampai tercium jelas ke jalan siapa pun yang lewat," ujarnya, Rabu (15/7/2026).

Lokasi baru justru makin berisiko: gudang berdiri persis berdampingan dengan rumah warga yang berjejer sangat rapat.

"Lihatlah sendiri! Kami sangat cemas jika terjadi kebakaran atau hal buruk lain. Bahan bakar sangat mudah meledak, pasti warga sekitar jadi korban pertama," tegas warga.

"Segera turun tangan! Tindak tegas dan tutup permanen tempat ini! Tempat simpan bahan berbahaya mutlak tak boleh di tengah pemukiman padat, yang ku herankan siapa yang melindungi nya sehingga bebas beroperasi?," imbuhnya.

Secara tegas perbuatan itu melanggar aturan hukum:

- Pasal 55 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Setiap orang yang menyalahgunakan angkutan dan/atau niaga BBM atau LPG bersubsidi, diancam penjara paling lama 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar;
- Pasal 62 jo. Pasal 8 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen: Mengalihkan barang kebutuhan pokok sehingga tak diterima warga yang berhak, terancam hukuman penjara maksimal 5 tahun dan denda paling banyak Rp2 miliar.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan AKP Agus Purnomo.

[Redaktur:Roy]

"Gak bisa kami info bang hadi, Mnrt ketentuan bersifat rahasia, kami hanya bisa sampaikan ke APH berdasarkan MOU," ungkapnya.

Namun H Edwin Nasution memastikan jumlah dugaan penyelewengan anggaran dipastikan naik dari sebelumnya.

"Naik," tegasnya menutup pembicaraan.

Hingga kini belum dijelaskan seberapa besar peningkatannya, namun berkas sudah sah berada di tangan Polres Deli Serdang untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Sebelumnya diberitakan Kepala Inspektorat Deli Serdang Edwin menyatakan apresiasi laporan warga. "Kasus ini masih berjalan, belum selesai diperiksa seluruhnya," ujarnya.

Warga menegaskan tuntutan tegas: "Kami minta pemeriksaan terbuka, transparan, dipercepat, jangan diulur waktu!," ungkapnya.

Pihak Inspektorat kemudian menyerahkan penanganan khusus kepada Irbansus Gita Presilia Pinem. Ia memaparkan temuan awal: "Kami usahakan selesai dalam satu minggu ke depan. Setelah laporan lengkap, langsung diserahkan ke Tipikor Polres Deli Serdang. Sementara sudah terindikasi dugaan penyelewengan anggaran setidaknya Rp70 juta," ucapnya.

Beni Kurniawan Sirait, mantan perangkat desa 2018–Juni 2024, mengungkap fakta mencengangkan saat dikonfirmasi: "Saya sudah mundur dari jabatan, malah dipanggil diperiksa Tipikor tahun 2025 soal Dana Ketahanan Pangan atau Dana Ketapang. Kenapa saya diseret, padahal yang mengambil keuntungan adalah Kepala Desa sendiri?," terangnya.

Ia menceritakan kejutan demi kejutan saat pemeriksaan:

- Pengadaan bibit jamur tiram senilai lebih Rp20 juta: ternyata disimpan dan dipelihara di rumah pribadi Kades, tak dibagikan sama sekali.
- Pengadaan bibit ikan gurame 2023–2024: dianggarkan 12.000 ekor @Rp3.000, namun hanya diserahkan kepada satu orang warga—bukan petani kolam yang membutuhkan.
- Belum lagi pengadaan bibit ayam: jenis, jumlah, dan penerimanya pun tak jelas bagi perangkat desa.

Imam Santoso, mantan Kaur Umum yang turut mundur tahun 2024, menambahkan: "Di desa ini banyak warga punya kolam. Kalau gurame cuma untuk satu orang, itu namanya bisnis pribadi! Kami sadar aturan dilanggar terus, tak sanggup lagi menutupi," ujarnya.

Terungkap dugaan kecurangan terencana:

- Semua pembelian dilengkapi kwitansi dan stempel toko;
- Saat dicek alamat tertulis: tak ada toko yang dimaksud – semuanya fiktif!

Bukti pelanggaran diserahkan resmi ke Tipikor Polres Deli Serdang di tangan penyidik Brigadir Suwandi: berkas pertanggungjawaban palsu, puluhan stempel buatan, serta tanda tangan yang dipalsukan.

Berdasarkan perhitungan warga dan temuan awal, dari total anggaran desa lebih Rp1 Miliar dalam rentang waktu itu, diduga diperkirakan ratusan juta melenceng dari tujuan. Dana seharusnya meningkatkan ekonomi warga lewat bantuan produksi, malah dicuri secara terorganisir oleh pemimpin desa sendiri.

[Redaktur:Roy]

"Saya turun ke lokasi sendiri, dan melihat dengan mata kepala bagaimana truk tangki berwarna biru putih bertuliskan 'Transportir' hilir mudik masuk ke dalam halaman gudang milik tersangka berinisial AS. Terlihat jelas berjejer bak serat atau warga setempat menyebutnya 'tandon', masing-masing berkapasitas minimal satu ton solar, bahkan banyak yang jauh lebih besar!"

Praktek keji ini bukan sekadar pelanggaran biasa, melainkan pencurian terorganisir atas hak rakyat! Solar bersubsidi disiapkan negara demi meringankan beban petani, nelayan, pengusaha mikro, dan masyarakat kecil. Alih-alih sampai ke tangan yang berhak, justru ditimbun di tempat gelap demi dikorupsi dan dijual mahal demi keuntungan segelintir orang serakah.

"Ini perampokan terang-terangan terhadap harta negara dan penderitaan rakyat! Ke mana perginya kewajiban pengawasan Polres Pelabuhan Belawan? Apakah karena ada perlindungan kekuasaan, maka pelanggaran nyata pun dibiarkan berlarut-larut?" kecam Frisdarwin berapi-api, Senin (13/7/2026).

Ia menegaskan kembali ia sudah membuat tembusan surat tersebut ke Presiden RI, BPH Migas, Kapolri dan Kapolda Sumut. 

"Laporan kami sudah dikirim ke pimpinan tertinggi negeri ini. Kami menuntut BPH Migas beserta jajaran kepolisian segera turun tangan! Jangan biarkan mafia solar ini terus menjadikan bantuan negara barang dagangan pribadi. Hentikan kesewenang-wenangan ini sekarang juga!," akunya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan maupun klarifikasi dari pemilik gudang berinisial AS saat dikonfirmasi WahanaNews.co.

[Redaktur:Dedi]

“Salah satu agenda utama dalam kegiatan tersebut adalah mengenalkan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat kepada peserta didik baru,agar saling mengenal degan teman atau wali sekolah”kata mayang selaku wali kelas 

Selain itu, sekolah juga diberikan ruang untuk menambahkan materi sesuai kebutuhan masing-masing, termasuk pengenalan lingkungan sekolah. Mulai dari lingkungan fisik sekolah, pengenalan guru dan tenaga kependidikan, teman sebaya, hingga seluruh ekosistem yang ada di satuan pendidikan. 

Terkait proses penerimaan peserta didik baru, mayang mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang muncul di masyarakat. Namun, pihaknya telah melakukan berbagai langkah untuk meminimalkan kendala tersebut agar proses penerimaan berjalan lebih baik. 

“Sesuatu proses penerimaan siswa baru pasti ada masalah, tetapi yang terpenting adalah bagaimana upaya kita untuk meminimalisir atau mengurangi masalah tersebut,” katanya. 

Sekedar tambahan SD Negeri melaksanakan MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah) selama lima hari. MPLS bertujuan menyambut siswa baru dengan cara yang menyenangkan agar mereka cepat beradaptasi dengan lingkungan belajar. Kegiatan ini wajib bebas dari perundungan (bullying) dan perpeloncoan. 

Tujuan dan Aturan MPLS di SD

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) adalah kegiatan pertama bagi siswa baru untuk mengenali lingkungan satuan pendidikan mereka. Untuk tingkat SD Negeri, aturan pelaksanaannya sangat terstruktu

Hingga berita dini diterbitkan, Kapolres Dairi, AKBP Otniel Siahaan bungkam saat dikonfirmasi.

[Redaktur:Roy]

Menurut Ketua PBH PERADI DPC Deli Serdang, Dedi Suheri, menyampaikan kasus yang menimpa Lamria Simanullang seharusnya menjadi perkara sederhana, seorang warga mendatangi rumah miliknya sendiri, mendapati pintu digembok pihak lain, lalu dianiaya saat mempertanyakan haknya. 

"Namun yang terjadi di lapangan justru memperlihatkan pola yang jauh lebih meresahkan daripada peristiwa pidananya sendiri, yakni bagaimana institusi kepolisian menangani laporan warga biasa ketika berhadapan dengan seorang oknum anggota DPRD," ujarnya.

Duduk Perkara

Menurut Dedi, berdasarkan keterangan korban, peristiwa penganiayaan terjadi pada Selasa, 2 Juni 2026, di Jalan Sidikalang, Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kabupaten Dairi. Berawal dari sengketa penguasaan rumah, dimana Lamria mendapati rumahnya telah digembok pihak lain tanpa sepengetahuannya, korban ditarik rambutnya, dicakar wajahnya, dan turut dipegangi oleh pihak ketiga hingga sulit bergerak, diduga dilakukan bersama-sama oleh Rasiden Damanik (anggota DPRD Kabupaten Dairi) beserta istrinya, Masro Nainggolan. Korban bahkan mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Laporan resmi kemudian dibuat di SPKT Polres Dairi.

"Yang jarang disorot publik adalah bahwa peristiwa ini bukan yang pertama. Kuasa hukum korban, Abdi Manullang SH mengungkapkan bahwa kliennya telah lebih dulu melaporkan Rasiden Damanik pada 21 Januari 2026, tercatat resmi dengan Nomor LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi ,atas dugaan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah. Laporan pertama ini, menurut kuasa hukum korban, berjalan di tempat tanpa perkembangan berarti selama hampir lima bulan, sebelum akhirnya kliennya kembali menjadi korban peristiwa yang lebih berat pada awal Juni," ungkapnya.

Dua Persoalan Hukum yang Layak Disorot

Pertama, soal pembiaran laporan. Jeda hampir 6 bulan tanpa perkembangan jelas atas laporan pertama bukan sekadar persoalan birokrasi. Dalam kerangka hukum acara pidana, penyidik memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti laporan secara profesional dan terukur waktunya, sebagaimana diatur dalam mekanisme Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang wajib disampaikan secara berkala kepada pelapor. 

"Ketiadaan progres yang jelas atas laporan penghinaan, pengancaman, dan pengerusakan rumah yang diajukan sejak Januari patut dipertanyakan, terlebih jika benar peristiwa yang lebih berat pada Juni merupakan eskalasi dari konflik yang sama yang semestinya sudah ditangani sejak laporan pertama," terang Dedi.

Kedua, dan ini yang jauh lebih serius, soal ketidaksesuaian keterangan resmi kepolisian sendiri. Ketika dikonfirmasi media mengenai laporan Januari tersebut, Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Wilson M Panjaitan beberapa waktu yang lalu secara tegas menyatakan hanya mengetahui satu laporan, yakni yang diajukan pada Juni 2026, dan membantah adanya laporan sebelumnya ("Yang bulan 6 ada, yang bulan satu bukan dia dilapor"). Pernyataan ini kemudian dibantah langsung oleh kuasa hukum korban dengan menunjukkan bukti tertulis berupa nomor dan tanggal laporan yang jelas: LP/B/29/1/2026/SPKT/Polres Dairi, tertanggal 21 Januari 2026. Setelah dikonfrontasi dengan bukti tersebut, Kasat Reskrim hanya menjawab akan "mengecek ulang" , dan hingga tulisan ini disusun, tidak ada klarifikasi lanjutan maupun koreksi resmi yang disampaikan.

"Ketidaksesuaian semacam ini bukan perkara administratif remeh. Jika benar terdapat laporan resmi bernomor yang tercatat dalam sistem SPKT namun tidak diketahui atau tidak diakui oleh pimpinan satuan reserse yang menanganinya, maka ada dua kemungkinan yang sama-sama serius: 

Pertama, terjadi kelalaian sistemik dalam pencatatan dan pengarsipan laporan polisi di tingkat Polres; atau kedua, yang jauh lebih mengkhawatirkan, terdapat upaya untuk mengecilkan atau menghilangkan jejak laporan yang justru memberatkan pihak yang memiliki kedudukan sosial dan politik tertentu. Keduanya sama-sama layak menjadi objek pemeriksaan internal oleh Propam Polres Dairi maupun pengawasan eksternal oleh Kompolnas," tegasnya.

Prinsip Persamaan Dihadapan Hukum yang Dipertaruhkan

Masih Dedi menjelaskan, status terlapor sebagai anggota DPRD sekaligus, menurut keterangan kuasa hukum korban, ketua partai di tingkat kabupaten, tidak boleh memberikan privilese apa pun dalam proses penegakan hukum. 

"Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, tanpa kecuali. Ketika kuasa hukum korban secara eksplisit menyatakan kekhawatiran bahwa "yang bersangkutan menjabat sebagai anggota DPRD sekaligus ketua partai, timbul anggapan dirinya kebal hukum," dan meminta Satreskrim Polres Dairi untuk tidak bersikap tebang pilih, ini adalah sinyal publik bahwa kepercayaan terhadap netralitas penanganan perkara sedang diuji secara nyata di lapangan,bukan sekadar retorika kuasa hukum yang berlebihan," jelasnya 

Penting di Garisbawahi 

Keterlambatan dan ketidaksesuaian data ini terjadi bukan pada perkara yang rumit secara pembuktian. Korban memiliki luka fisik yang dapat diverifikasi melalui visum, terdapat saksi berupa tetangga di lokasi kejadian, dan sengketa rumah yang menjadi latar belakang peristiwa dapat ditelusuri melalui dokumen kepemilikan. Ini bukan perkara yang secara teknis sulit diungkap sehingga lambannya penanganan semakin sulit dijelaskan semata sebagai keterbatasan sumber daya penyidikan.

"Polres Dairi sepatutnya segera melakukan klarifikasi resmi dan terbuka atas ketidaksesuaian jumlah laporan yang telah terungkap ke publik bukan sekadar jawaban informal "nanti saya cek" melalui pesan pribadi kepada media. Klarifikasi ini penting bukan untuk kepentingan pencitraan, melainkan karena menyangkut integritas sistem pencatatan laporan polisi yang menjadi fondasi kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan," pintanya.

Selain itu, masih Dedi menyampaikan, kedua laporan, baik yang diajukan Januari maupun Juni 2026, sepatutnya ditangani secara konsisten, terukur, dan transparan, dengan SP2HP yang disampaikan berkala kepada pelapor sesuai haknya menurut hukum acara pidana. 

"Apabila ditemukan indikasi pembiaran yang disengaja atau upaya menutupi laporan sebelumnya karena posisi sosial-politik terlapor, hal tersebut telah keluar dari ranah kelalaian administratif biasa dan patut ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran kode etik profesi kepolisian," ucapnya.

"Bagi korban dan kuasa hukumnya, langkah lanjutan yang tersedia bukan hanya menunggu itikad baik kepolisian. Apabila dalam waktu dekat tidak ada perkembangan berarti, mekanisme pengaduan ke Propam Polda Sumatera Utara, laporan ke Kompolnas, maupun, sebagai upaya paksa terakhir, praperadilan atas dugaan penghentian penyidikan tanpa dasar yang sah (SP3 terselubung), tetap terbuka sebagai jalur hukum yang sah untuk memastikan hak korban tidak terus terabaikan hanya karena berhadapan dengan pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi secara sosial dan politik," imbuhnya.

Menutup pembicaraan Dedi bahwa hukum ada untuk melindungi yang lemah dari yang kuat, bukan sebaliknya. 

"Kasus Sitinjo ini akan menjadi ujian kecil namun nyata bagi kredibilitas Polres Dairi, apakah keadilan di sana benar-benar buta terhadap jabatan, atau justru semakin tunduk padanya," tutupnya.

[Redaktur: Roy]

"Proses hukum harus berjalan adil, transparan, dan tuntas. Harus dibuka secara serius sesuai aturan yang berlaku agar menimbulkan efek jera bagi seluruh tenaga medis," ujarnya.

Ia juga memberikan dukungan penuh kepada penyidik Polda Sumut.

"Kami apresiasi dan dukung Polda Sumut menyelidiki ini secara profesional. Hak mengajukan upaya hukum seperti praperadilan adalah hak setiap warga dan wajib dihormati, namun jangan menghalangi pengungkapan kebenaran."

Tuntut Sanksi Ganda Jika Terbukti Bersalah

Apabila perbuatan pidana dapat dibuktikan secara sah, sanksi harus ditegakkan tanpa pandang jabatan:

- Sanksi etik berat hingga pemecatan dari profesi dan organisasi IDI
- Sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

"Jabatan dan gelar tidak boleh menjadi tameng. Jika terbukti bersalah, harus bertanggung jawab baik secara etika profesi maupun hukum negara," pungkas Eka Putra Zakran.

Sebelumnya diberitakan Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

[Redaktur:Roy]

[Redaktur: Roy]

Informasi yang dihimpun MI adalah dokter yang menjabat sebagai Ketua IDI (Ikatan Dokter Indonesia) cabang Tebingtinggi pada masa bakti 2023-2026. Namun karena menghadapi kasus, MI mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua ID.

Ketua IDI Sumut Ery Suhaymi membenarkan adanya kasus tersebut setelah menerima laporan dari Pelapor.

“Iya dari IDI Sumut, kami sudah menerima laporan perkembangan kasus ini, baik dari pihak pelapor maupun melalui surat resmi yang disampaikan kepada kami,” ujar Ery Suhaymi, Selasa (30/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa saat ini kasus tersebut masih berjalan dalam jalur hukum. Sehubungan dengan proses tersebut, dokter yang bersangkutan telah mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Ketua IDI Cabang Tebingtinggi agar dapat lebih fokus menangani perkara hukum yang dihadapinya.

“Surat pengunduran dirinya sudah kami terima dan saat ini telah ditunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua IDI Cabang yang baru untuk menjaga keberlangsungan tugas organisasi. Kami menghormati sepenuhnya setiap tahapan proses hukum yang sedang berlangsung,” tegasnya.

Ditanya mengenai langkah tindak lanjut yang telah diambil, Ery Suhaymi menyatakan bahwa karena perkara sudah masuk ke ranah hukum, maka pihaknya menunggu kepastian dari lembaga peradilan terlebih dahulu.

“Saat ini kami belum bisa mengambil keputusan tertentu karena tetap menghormati proses yang sedang berjalan,” jelasnya.

Saat diminta menjelaskan ketentuan sanksi internal IDI bagi anggota yang terlibat kasus pidana, Ery Suhaymi belum dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Sebelumnya diberitakan berdasarkan keterangan yang dihimpun dari akun Threads Hariandirikcy, peristiwa bermula pada Oktober 2025. Saat itu, diduga kedua tersangka tertangkap tangan di Kamar 602 Hotel Grand Central Premier Medan oleh suami dari salah satu pihak, yakni berinisial NUAT (30 tahun). Di lokasi kejadian, aparat mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain pakaian dalam yang berserakan di sofa kamar, tisu yang diduga mengandung bercak sperma, serta pengakuan langsung dari keduanya bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri.

Tersangka utama bernama MI (48 tahun), mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi. Saat ini ia menjabat sebagai Dokter Ahli Muda di UPTD RSUD dr. H. Kumpulan Pane, berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), sekaligus menantu mantan Wali Kota Tebing Tinggi, berinisial AHH. Sementara NUAT juga berprofesi sebagai dokter dan tergabung dalam kepengurusan IDI setempat.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut telah menetapkan status tersangka bagi keduanya sejak 22 Mei 2026. Penetapan dilakukan setelah gelar perkara dan mengantongi lebih dari dua alat bukti sah, ditandatangani oleh Direktur PPA Polda Sumut, Kombes Pol Kristinatara W. Kasus ini dijerat Pasal 284 KUHPidana sebagaimana diubah Pasal 411 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Menanggapi penetapan tersebut, diduga kedua tersangka mengajukan upaya hukum praperadilan yang digelar perdana pada 24 Juni 2026. Langkah ini dinilai sebagian kalangan publik sebagai upaya untuk menggugurkan status tersangka guna menghindari proses hukum lebih lanjut.

Selain ancaman pidana penjara, keduanya menghadapi sanksi ganda. Sebagai PNS, MI terancam diberhentikan dengan hormat maupun tidak hormat sesuai peraturan disiplin ASN. Dari sisi profesi, perilaku mereka dinilai melanggar kode etik kedokteran, sehingga berisiko dicabut izin praktiknya oleh IDI.

Masyarakat menuntut penanganan kasus ini secara transparan dan tegas tanpa intervensi kekuasaan atau jabatan. Perhatian publik tertuju pada ketegasan aparat penegak hukum serta langkah tegas yang akan diambil instansi terkait dan organisasi profesi guna menjaga marwah dunia medis.

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur:Roy]

Korban diketahui bernama Norma Juita Tinambunan (34), warga Kabupaten Aceh Timur. Sementara terduga pelaku adalah suaminya, Erikson Simanjuntak (43), yang berprofesi sebagai petani.

Kasi Humas Polres Simalungun, AKP Verry Purba, mengatakan pihaknya langsung melakukan serangkaian tindakan setelah menerima laporan dugaan penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

“Polres Simalungun berkomitmen menangani setiap laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Setiap kejadian yang menimbulkan keresahan masyarakat menjadi perhatian serius kepolisian,” ujar AKP Verry Purba, Selasa (30/6/2026).

Peristiwa itu terjadi pada Senin (29/6/2026) sekitar pukul 09.00 WIB di sebuah rumah kontrakan milik Budi Nainggolan di Jalan Haranggaol, Nagori Purba Sipinggan, Kecamatan Purba.

Kasus tersebut dilaporkan keluarga korban melalui Laporan Polisi Nomor: LP/B/302/VI/2026/SPKT/Polres Simalungun/Polda Sumatera Utara setelah menerima informasi dari Polsek Purba bahwa Norma menjadi korban penganiayaan yang diduga dilakukan suaminya.

 

Korban sempat mendapat perawatan di Puskesmas Tigarunggu sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Vita Insani Pematangsiantar karena mengalami luka berat. Namun sekitar pukul 14.30 WIB, korban dinyatakan meninggal dunia.

Merespons laporan itu, personel Polsek Purba langsung mendatangi lokasi kejadian, melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), serta mengamankan terduga pelaku.

“Personel Polsek Purba bergerak melakukan pengecekan TKP dan mengamankan terduga pelaku Erikson Simanjuntak. Barang bukti yang diamankan juga telah diserahkan untuk proses penyidikan lebih lanjut oleh Satreskrim Polres Simalungun,” kata AKP Verry.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah pisau dan satu buah martil yang diduga digunakan dalam aksi kekerasan tersebut. Petugas juga menemukan bercak darah di halaman rumah kontrakan korban.

Selanjutnya, jenazah korban dibawa ke RSUD dr Djasamen Saragih Pematangsiantar untuk dilakukan autopsi sebagai bagian dari proses penyidikan.

Kasat Reskrim Polres Simalungun AKP Wisnugraha Paramaartha, S.T.K., S.I.K., bersama tim penyidik kini terus mendalami kasus tersebut.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, motif dugaan pembunuhan dipicu persoalan rumah tangga. Pelaku yang baru pulang bekerja dari Aceh disebut sempat meminta bantuan korban terkait perbaikan sepeda motor. Komunikasi yang tidak berjalan baik kemudian memicu pertengkaran.

 

 

Dalam kondisi emosi, pelaku diduga mengambil pisau dari dapur dan menikam korban. Namun karena korban mengenakan pakaian berlapis, pisau tersebut patah. Pelaku kemudian diduga mengambil martil dan memukul korban hingga mengalami luka berat yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.

Saat ini, Erikson Simanjuntak telah diamankan di Mapolres Simalungun bersama barang bukti untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi juga masih memeriksa sejumlah saksi serta melengkapi berkas penyidikan.

“Polri hadir untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap perkara akan diproses secara objektif berdasarkan fakta dan alat bukti yang ada,” tegas AKP Verry Purba.

Polres Simalungun memastikan penyidikan akan dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum hingga perkara tersebut tuntas.

[Redaktur :bgr007]

"Benar bang, sampai sekarang belum ada cerai sah bang, karena nikahnya pun kemaren itu ngk tercatat bang," ujarnya beberapa waktu yang lalu.

Pemicu utama dugaan tindakan kekerasan tersebut adalah sengketa kepemilikan sebidang tanah. Rasiden Damanik mengajukan klaim bahwa tanah itu merupakan hak milik ayahnya. Namun klaim ini dinilai lemah dan tidak berdasar jika dicocokkan dengan fakta yang ada.

“Masalah intinya adalah objek tanah yang diakui sebagai milik Ibu Boru Manullang. Padahal, tanah tersebut sudah dibeli dan dikuasai secara sah jauh sebelum ikatan pernikahan terjalin,” ungkap Abdi Manullang.

Jika ditelaah berdasarkan dokumen kepemilikan serta keterangan yang disampaikan, terbukti tanah tersebut telah dimiliki oleh Boru Manullang sebelum pernikahan berlangsung, dan sampai saat ini tidak pernah dijual atau dialihkan haknya kepada pihak mana pun. Secara prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, aset yang diperoleh sebelum menikah tetap menjadi hak milik pribadi dan tidak dapat digugat sebagai harta bersama.

Yang menjadi sorotan utama adalah: sebagai anggota DPRD yang memiliki pengetahuan dan akses terhadap jalur hukum, mengapa Rasiden Damanik justru menyelesaikan perselisihan ini dengan tindakan mengeroyok yang jelas-jelas melanggar aturan pidana? Sikap ini justru mencoreng citra lembaga legislatif dan menunjukkan lemahnya kesadaran hukum dalam bertindak.

Dipastikan bahwa sebidang tanah yang menjadi sumber perselisihan itulah yang menjadi lokasi terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi setelah dikonfirmasi beberapa waktu yang lalu.

[Redaktur:Roy]

Kabiro Wahananews Simalungun Anata Oki Nawa Sibagariang  mengatakan, korporat menandai 52 tahun berdiri dengan dedikasi, inovasi, dan komitmen terhadap kualitas, serta pelayanan bagi pelanggan dan mitra bisnis

Sejumlah proyek yang dikerjakan di antaranya, TanjungJati B Unit 5 & 6 (Jawa-4) Coal Fired Steam Power Plant 2 X 1,000 MW di Jepara, Jawa Tengah,termaksud di kawasan kek seimangkei kabupaten simalungun

Kemudian, Development of Bekasi Cikarang Cainiao Smart Logistic Warehouse Project di Cikarang, Jawa Barat, dan Construction of Central Java IPP Project 2 x 1,000 MW Coal Fired Power Plant di Batang, Jawa Tengah.saya ucapkan dirgahayu PT.Murinfa Iron Steel ke -52

"Dirgahayu PT Murinda Iron Steel ke-52! 🛠️ Semoga dedikasi, komitmen, dan semangat pantang menyerah terus membawa perusahaan kita mencapai pencapaian yang lebih gemilang di masa depan. Tetap solid dan #MajuBersama!"katanya

Lanjutnya,"semoga setiap langkah dan karya Murinda semakin kokoh, profesional, dan memberikan dampak positif bagi industri konstruksi. Semoga pencapaian di tahun-tahun mendatang semakin luar biasa!"katanya

[Redaktur:bgr007]

Murinda Iron Steel adalah kontraktor umum dan fabrikator baja struktural terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1974. Mereka mengkhususkan diri dalam pembangunan gedung-gedung tinggi, jembatan, dan pabrik industri di seluruh Indonesia. Kantor pusat perusahaan mereka berlokasi di Gedung Permata Kuningan di Jakarta Selatan.hari ini tepat tanggal berdirinya perusahan baja

Agus mewakili seluruh karyawan murinda yang ada di kawasan industri kek seimangkei mengucapkan selamat ulang tahun ke-52

"Selamat Ulang Tahun ke-52 PT Murinda! Semoga di usia yang ke-52 ini, PT Murinda semakin kokoh, inovatif, dan terus menjadi pelopor terpercaya dalam industri konstruksi dan steel structure di Indonesia. Sukses selalu untuk seluruh manajemen dan tim yang bertugas."katanya

Lanjutnya,"Kami berterima kasih kepada seluruh karyawan, mitra bisnis, dan klien kami yang telah mendukung perjalanan kami selama ini,saat ini kami berada dikawasan kek seimangkei untuk membangun perusahaan yang ada semoga berjalan baik dan selalu mempercayai kami" katanya.

[Redaktur:bgr007]

 

Cristine sihotang mengatakan pada malam itu mau melahirkan di puskesmas  perdagangan  tapi tidak sesuai harapan,dia datang tapi perawat di puskesmas mengatakan harus ada buku pink.

"Jadi kalau buku pink saya tinggal dirumah mamak saya  (dikampung) ,apa gak bisa saya melahirkan di puskes ini ,apa karena buku pink itu baru bisa kalian tangani?,walaupun memang  gak ada ? Kalau saya mau melahirkan kalian gak tangani? Ngeri kali ya,kalau mau lahiran harus menunggu buku itu?ini dua nyawa yang harus diselamatkan,jadi begini kalau ada pasien dadakan ketepatan mau lahiran dan saat itu Uda buka 7/8 pasti kalian Taukan buka begitu Uda saat nya?,harus menunggu  buku pink  dan di abaikan kalian tinggal gak ditangani?,yang ada mati aku dan bayiku ".katanya

Lanjutnya,"dua kali saya dan suami saya ku puskes perdagangan tapi pelayanan nya bobrok sekali,Uda tau pecah ketuban tapi mereka menyuruh pulang,pertama saya datang degan suami saya,diperiksa  sami buka satu disitu ketuban saya suda pecah kami disuruh pulang,lalu kami datang lagi jam 3 disuruh pulang juga,jagan sepele kali liat Masyrakat kecil ,tapi bersyukurlah anak ku lahir di bidan satu kampung saya sehat sehat lah anak ku,tapi Memang dari dulu Masyrakat mau berobat di puskes itu  pelayananya memang tidak maksimal ,bukan hanya saya banyak juga pasien yang lain kejadian seperti saya ini"katanya

Menanggapi hal ini Joel Sinaga Direktur LLR Simalungun Sangat menyangkan kejadian ini,cara kinerja dan melayani pasien perawat puskesmas perdagangan ini keterlaluan,itu dua nyawa yang harus diselamatkan kalau semua harus menunggu  buku pink itu pasien bisa mati dan bayinya.

"Menurut saya  buku pink itu bisa belakagan,harus nya diperiksa dulu si ibu,terutama diselamtkan nyawa,ini dua nyawa Lo yang mau diselamtakan kalau  buku itu bisa belakangan,Jagan persulit pasien kalian itu punya sumpah.jagan karena rakyat miskin pelayanan kalian abaikan,ingat ini soal nyawa saya tegaskan.paham kalian,ini saya akan tindak lanjuti "katanya

[Redaktur:bgr007]

“Informasi yang kami terima dari Polres Dairi menyatakan bahwa terlapor atas nama Rasiden Damanik dan istrinya sudah diperiksa. Pihak kepolisian juga telah turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan TKP,” ujar Abdi Manullang.

Ia menambahkan, pengecekan lokasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

“Pihak kepolisian datang untuk memastikan kondisi tempat kejadian dan menyesuaikan data dalam BAP dengan apa yang terjadi di lokasi,” imbuhnya.

Ke depannya, polisi berencana memanggil warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut untuk dijadikan saksi guna memperkuat bukti penyelidikan.

“Selanjutnya, rencananya kepolisian akan memanggil sejumlah warga setempat yang melihat kejadian untuk dimintai keterangan secara resmi,” ungkapnya.

Pernyataan ini dipertegas oleh Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Dairi AKP Wilson Manahan Panjaitan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Ia menegaskan proses hukum masih berjalan.

“Saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sudah memanggil dan mewawancarai pelapor serta terlapor. Ke depannya, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) akan disampaikan kepada pelapor secara berkala,” pungkasnya.

[Redaktur:Roy]

Saat dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sumut, Kombespol Ferry Walintukan hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi.

[Redaktur: Roy]

Kegiatan berlangsung meriah dan penuh haru dengan dihadiri Kepala TK Negeri Pembina Perdagangan, perwakilan dari camat bandar, para orang tua siswa, guru dan tenaga kependidikan, serta seluruh siswa-siswi TK Negeri Pembina Perdagangan.

Acara perpisahan diisi dengan berbagai penampilan seni dan kreativitas dari para siswa, di antaranya paduan suara, tari tradisional, menyanyi, hafalan doa, hingga fashion show.

Beragam penampilan tersebut menjadi bukti perkembangan kemampuan, bakat, dan kepercayaan diri anak-anak selama menempuh pendidikan di TK Negeri Pembina perdagangan

Kegiatan perpisahan berlangsung dengan penuh kebersamaan, kebahagiaan, dan rasa haru,makan bersama menjadi momen berkesan bagi siswa-siswi sebelum melangkah menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Kepala TK Negeri Pembina Perdagangan,Menerisasi,S.Pd.AUD menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh orang tua yang telah memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah untuk mendidik, membimbing, dan membina putra-putri mereka.

“Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami. Semoga ilmu, karakter, dan pengalaman yang diperoleh anak-anak selama belajar di TK Negeri Pembina perdagangan dapat menjadi bekal yang baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya,”katanya.

Ia juga berpesan kepada para orang tua agar senantiasa mendampingi dan membimbing anak-anak dalam menghadapi perkembangan zaman, khususnya di era teknologi yang semakin maju.

“Peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan mengarahkan perkembangan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, cerdas, dan bertanggung jawab,” katanya.

Sementara itu,Lamsiar Siagian mewakili para guru turut memberikan pesan kepada siswa-siswi yang akan melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah dasar agar terus semangat belajar, mengembangkan potensi diri, serta tidak berhenti berkreasi dan meraih prestasi.

"Buat anak anak terus semangat belajar,mengembangkan potensi diri,serta tidak berhenti berkreasi dan meraih prestasi dan menjadi anak tekun beragama dan berbakti pada orang tua dan menjadi anak bangsa kesayangan negara"katanya

Pada kesempatan yang sama, perwakilan orang tua murid,Harlly Hutajulu orang tua dari siswi aura menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala TK Negeri Pembina  perdagangan  beserta seluruh guru atas dedikasi dan pengabdian dalam mendidik anak-anak selama ini

"Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kepala sekolah dan seluruh guru atas bimbingan, perhatian, serta kasih sayang yang telah diberikan kepada anak-anak kami. Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan menjadi amal yang bermanfaat,”katanya.

[Redaktur:bgr007]

LSM LRR Dan Toko Pemuda Simalungun Menyoroti Manajemen PT Kinra Sei Mangkei tidak menerapkan regulasi proyek strategis nasional  Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun (24/6) Sekira pukul.10.18.Wib.

"PT Kinra menerapkan praktik industri dalam bentuk pembangunan tangki timbun itu tidak ramah lingkungan tetapi ancaman bagi masyarakat,tidak tepat pada titik (tempat ) didirikan tangki itu,sangat bahaya sekali bagi penguna jalan sekitar"kata Joel sinaga

Selanjutnya,kalangan warga menuding Manajemen PT Kawasan Industri Nusantara Sei Mangkei hanya memprioritaskan keuntungan korporasi tanpa mempertimbangkan kerusakan lingkungan dan keselamatan masyarakat setempat.

"Dampak negatif pembangunan tangki timbun merugikan masyarakat dan PT Kinra tidak melakukan pengkajian teknis sebelum pembangunan dilakukan, " kata joel

Sangat disesalkan, hingga rilis berita ini dilansir ke publik, pihak manajemen PT Kawasan Industri Nusantara Sei Mangkei terkesan enggan merespon dan menanggapi penyampaian konfirmasi terkait proyek pembangunan tangki timbun (storage tank; red) tersebut.

Oleochemical Industry Sei Mangkei selaku investor sekaligus pemilik proyek tangki timbun belum dapat dikonfirmasi tentang regulasi administrasi dan teknis bangunan Tanki Timbun hingga rilis berita ini dilansir ke publik.

Menanggapi hal ini tokoh pemuda Simalungun menuturkan Sejumlah tangki timbun dibangun tanpa memperhitungkan dampak negatif terhadap penguna jalan umum dan warga sekitarnya.sejumlah tangki timbun yang dibangun tersebut berjarak lebih kurang 2 meter dari pagar otoritas kawasan industri dan lebih kurang berjarak 5 meter dari ruas jalan umum jurusan dari Simpang Mayang menuju ke Nagori Boluk.

"Warga sekitar merasa takjub ! Seperti apa aturan yang diterapkan dan bagaimana standar pengawasan yang dilakukan PT Kawasan Industri Nusantara selaku penguasa otoritas proyek strategis nasional KEK Sei Mangkei, " kata anata

lanjutnya, Anata menegaskan, tata letak pembangunan tangki timbun tersebut jelas menyalahi aturan dan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, kalangan warga mendesak agar dilakukan evaluasi dan pengkajian ulang terhadap keberadaan sejumlah tangki timbun tersebut.

"Kapasitas tangki tersebut diperkirakan 5000 - 8000 metrik tons cairan komoditi minyak kelapa sawit dan posisi tangki tersebut merupakan bentuk ancaman terhadap masyarakat pengguna ruas jalan umum"kata anata 

Sekedar mengingatkan diperoleh informasi 4 persyaratan utama yang wajib dipersiapkan sebelum pelaksanaan pembangunan tangki timbun, sebagai berikut,

1. Persyaratan Administratif dan Perizinan,
Sebelum pembangunan diwajibkan mengurus dokumen perizinan dari instansi berwenang:
2. Persyaratan Teknis Konstruksi (Desain & Fondasi) Pembangunan tangki harus sesuai dengan standar teknis yang diakui (seperti API 650 atau ASME)

Selain itu, pihak perusahaan pengguna tanki timbun tersebut diwajibkan memenuhi syarat sebagai berikut,
3. Persyaratan Keselamatan dan Lingkungan Untuk melindungi lingkungan dari bahaya kebocoran, fasilitas harus dilengkapi dengan pengaman berikut:
4. Pemeriksaan dan Uji Kelayakan

Proyek ini sempat mendapat sorotan warga setempat karena dianggap bermasalah dalam hal perizinan dan tata letak.

[Redaktur :bgr007]

Joel Sinaga selaku Direktur LSM LRR Mengatakan,ini ditegaskan pemerintah dengan UUD 1945 pasal 28 yang menyiratkan kemerdekaan berserikat dan berkumpul merupakan hak asasi manusia, sejalan dengan konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak berorganisasi.

"Berbagai perusahaan akan tumbuh dan besar yang memiliki kaitan langsung dengan kesejahteraan pekerja sebagai salah satu pahlawan penggerak roda ekonomi mampu menjamin kelangsungan hidup perusahaan,"kata Joel Sinaga selaku direktur LSM LRR

"Dengan demikian, terciptalah keharmonisan pekerja dengan pemilik usaha sehingga kemajuan ekonomi daerah semakin baik.semangat kemitraan harus senantiasa terpelihara dengan baik, tujuannya tak lain demi kepentingan besar masyarakat," katanya

Ditimpali oleh Anata oki nawa sibagariang selaku toko pemuda Simalungun mengatakan,tuntutan mempekerjakan putra daerah merupakan langkah memperjuangkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kewajiban perusahaan untuk memberdayakan tenaga kerja lokal. Disnaker setempat memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, mengevaluasi penyerapan tenaga kerja, serta menindak perusahaan yang melanggar ketentuan perekrutan lokal.

"Pengecekan Legalitas Perda,Perusahaan diwajibkan oleh undang-undang dan Perda setempat (seperti di tingkat Kab/Kota) untuk melatih dan memberdayakan putra daerah,saya minta Disnaker kabupaten simalungun agar segera mengambil tindakan mengenai persoalan ini,kalau tidak kami putra/putri daerah akan turun untuk menuntut bekerja dikawasan dalam waktu dekat "katanya 

Mr. Jack Selaku Manager saat ditemui di kantornya,mengatakan Strategi ini dinilai efektif dan berdampak baik pada proses rekrutmen, baik dari segi waktu hingga proses seleksi. Membuka lapangan pekerjaan baru serta memberdayakan masyarakat di sekitar wilayah simalungun, menjadi salah satu upaya PT BIS menerapkan tanggung jawab sosial yang berkelanjutan.

"Prioritas Tenaga Kerja Lokal: Manajemen menegaskan komitmennya untuk memaksimalkan kuota penyerapan warga lokal, yang menjadi salah satu prioritas utama operasional pabrik alat kesehatan ini"katanya

Lanjutnya,"Kami juga merekrut ratusan karyawan lokal, pendapatan semua orang meningkat, dan semua orang senang bekerja.kami selalu membantu masyarkat lokal Posisi yang Tersedia Perusahaan rutin merekrut berbagai posisi, mulai dari level operator produksi, teknisi (mesin, boiler, listrik), supir trailer, hingga staf profesional (HRD, Finance, Management Trainee)"katanya

Terpisah Anata Selaku toko pemuda Simalungun memberikan presiasi kepada rekan kerja  Mr.Jack Selaku manager PT.Basic Internasional Sumatera.

"ini adalah bagian penting dari budaya kerja yang sehat untuk memperkuat hubungan profesional dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih positif"katanya.

[redaktur:bgr007]
 

Perusahaan ini terus berinovasi dengan membuka workshop fabrikasi baja di Kawasan kek semangkei, Subang,ampir proyek seluruh yang ada di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi. 

Beberapa proyek besar yang telah dikerjakan termasuk Tanjung Jati B Unit 5 & 6 (Jawa-4) Coal Fired Steam Power Plant 2 X 1,000 MW di Jepara, Development of Bekasi Cikarang Cainiao Smart Logistic Warehouse Project, dan Central Java IPP Project 2 x 1,000 MW Coal Fired Power Plant di Batang beberapa tahun lalu.

"Dalam lima dekade terakhir, PT Murinda Iron Steel telah berkembang menjadi salah satu perusahaan terkemuka di industri ini. Keberhasilan kami adalah bukti dari komitmen terhadap kualitas dan inovasi,3 hari lagi sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-52,PT Murinda iron steel " kata Agus salah satu pengurus Murinda dikawasan kek seimangkei.

Kami berterima kasih kepada seluruh karyawan, mitra bisnis, dan klien kami yang telah mendukung perjalanan kami. Kami siap terus berinovasi dan berkembang untuk menghadapi tantangan serta peluang di masa depan," kata agus

Dengan visi menjadi pemimpin pasar yang berkelanjutan dan bertanggung jawab, PT Murinda Iron Steel berkomitmen untuk terus berinovasi melalui investasi dalam teknologi, pengembangan sumber daya manusia, dan kolaborasi strategis.

[Redaktur:bgr007]

[Redaktur:Roy]

Mhd Isya Danim selaku pemilik tanah seluas 12,767M sangat merasa kesal atas sidang lapangan/Pemeriksaan setempat  yang hingga saat ini masih berlanjut. Padahal tanah tersebut dibelinya secara resmi melalui lelang Bank BRI an Indra Gani. Bahkan surat hak milik (SHM) tanah tersebut juga sudah berganti nama menjadi miliknya.      

Yang herannya lagi bukan pemilik tanah sebelumnya (Gandi) yang melakukan gugatan atas beralihnya tanah tersebut menjadi milik orang lain. Sementara gugatan dilakukan Danu Hartono selaku penyewa lahan tersebut. Persoalan ini disampaikan lansung Isya Danim dengan didampingi kuasa hukumnya Jonson David Sibarani usai melakukan gelar pemeriksaan setempat.

Menyikapi persoalan tersebut Joel Sinaga selaku direktur lembaga lingkar rumah rakyat (LLRRI) ketika diminta tanggapannya sangat menyayangkan hal tersebut bisa terjadi dan dapat dilanjutkan lewat persidangan. Padahal pengugat tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut. Kuat dugaan kita ada sesuatu yang tidak beres (negatif) atas persolaan ini. 

 Sementara yang kita ketahui suatu persoalan dapat diterima jika memiliki unsur yang jelas dengan dibuktikan alas hak yang dapat dihadirkan.

"Persoalan ini sepertinya tidak rumit dan  Atas pengugat dan majelis hakim. Atas persoalan ini sangat merugikan Mhd Isya Danim pemilik asli tanah tersebut saat ini. Hanya buang buang waktu ,Karena tanah yang sudah dibelinnya dua tahun yang lalu    hingga saat ini belum dapat dikusahai,kenapa berat sekali pengadilan negri memutusakan nya,saya ada dugaan sipenyewa lahan ada kongkalikong degan pengadilan negei"kata Joel Sinaga. 

Lanjutnya,"lebih mencurigakan lagi,setelah kami datang mereka cepat cepat pergi masuk kemobil dan meninggalkan lokasi"katanya

Selain itu pihak keluarga Mhd Isya Danim sangat menyesalkan gugatan ini terjadi yang dilakukan orang lain.

" kita masih memberikan kesempatan terhadap pengugat agar berpikir secara jernih. Apabila persoalan ini terus diabaikan oleh pengugat kita akan menempuh melalui jalur hukum yang berlaku,habis waktu selama ini Uda kita maklumi" kata abang kandung Isya.[bgr007]

[Redaktur:Roy]

Penghentian aktifitas dilahan yang disengketakan setelah terjadi rapat Kordinasi Forkopimda Batu Bara bersama Kelompok Tani juga pihak Kebun PT Socfindo, 13 Januari 2026 lalu.

Kelompok Tani menunggu keseriusan Bupati Batu Bara dalam penyelesaian ini, melalui Tim Gatra.

Sebab menurut Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 62 Tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan Reforma Agraria, diatur secara spesifik sebagai wadah lintas kordinasi lintas sektor untuk menangani ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah.

Dasar pepres berpedoman pada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasa 33 ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun hingga kini Tim Gatra tersebut hanya slogan saja.

Ketua Kelompok Tani Tanah Perjuangan Desa Simpang Gambus Ruslan didampingi Sekretaris Joel Sinaga,Kamis (18/6) menyampaikan jika tetap tidak ada kemajuan kebijakan yang dilakukan Bupati Baharuddin Siagian dalam beberapa bulan ini, maka Kelompok Tani akan aksi mengenai di kantor Bupati Batu Bara.

“Kami melihat aktifitas Bupati berkunjung ke Kementerian ATR/BPN RI, DPR RI Komisi II Namun, hanya membicarakan perluasan kota dan PAD dari PT Socfindo, untuk kasus Gambus yang sudah lama belum terselesaikan tidak prioritas menjadi pembahasannya. Jadi kita mulai curiga sebenarnya Bupati mau menyelesaikan atau tidak,” kata Ruslan.

Kelompok Tani sudah fix mempersiapkan akan aksi dengan tujuan Utama Kantor Bupati Batu Bara, Kantor Kanwil ATR/BPN RI Sumut, dan Kementerian ATR/BPN RI. aksi ini dilakukan agar penyelesaian lebih cepat ditangani pemerintah. Tambah Joel Sinaga.

[Redaktur:bgr007]

Sebelumnya diberitakan seorang warga bernama Lamria Simanulang melaporkan peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan secara bersama-sama oleh Rasiden Damanik yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Dairi beserta istrinya, Masro Nainggolan. Kejadian berlangsung pada Selasa, 2 Juni 2026 sekira pukul 13.00 WIB di Jalan Sidikalang–Dolok Sanggul, Desa Sitinjo, Kecamatan Sitinjo, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara.

Menurut keterangan korban, peristiwa bermula sehari sebelumnya, tepatnya Senin 1 Juni 2026. Saat itu, Lamria mendatangi rumahnya dan mendapati tumpukan pakaian serta kayu bakar di area tersebut. Ia lalu bertanya kepada tetangga dan meminta barang-barang itu dipindahkan karena rumah tersebut akan segera ditempati. Tetangga tersebut menyatakan akan mengambil barangnya dalam waktu dekat.

Namun, keesokan harinya saat kembali ke lokasi, korban terkejut mendapati rumahnya telah digembok. Merasa haknya dilanggar, Lamria berusaha membuka gembok tersebut. Tak lama kemudian, datang Rasiden Damanik dan Masro Nainggolan yang langsung menanyakan tindakan korban. Terjadilah adu mulut, di mana korban menegaskan bahwa rumah itu adalah miliknya.

"Saya tanya kenapa rumah saya digembok, tapi Rasiden justru langsung menjambak rambut dan mencakar wajah saya. Istrinya juga ikut menjambak. Bahkan ada tetangga bermarga Simbolon yang ikut memegangi saya saat itu sehingga saya sulit bergerak," ungkap Lamria, Rabu (10/6/2026).

Akibat peristiwa tersebut, korban menderita luka di bagian pelipis sebelah kiri. Ia juga mengaku sempat diancam akan ditabrak kendaraan saat berusaha melepaskan diri. Karena merasa keselamatannya terancam, Lamria kemudian meninggalkan lokasi dan membuat laporan resmi di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Dairi agar kasus ini ditindaklanjuti dan diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

Hingga berita ini diterbitkan, oknum anggota DPRD Dairi Rasiden Damanik belum memberikan keterangan resmi terkait korban yang melaporkan dirinya, WahanaNews.co telah berupaya mengonfirmasi namun belum memperoleh keterangan lebih lanjut.

[Redaktur: Roy]

Lamria Siagian Selaku salah satu guru TK pembina mengatakan, ragam aktivitas kebersamaan pagi yang efektif mempererat kekompakan para guru dan warga sekolah Briefing & Koordinasi Pagi

"Kita setiap pagi melakukan Pertemuan singkat untuk menyatukan jadwal, membahas agenda harian, dan saling memotivasi agar suasana kerja menjadi lebih solid"katanya

Lanjutnya,"Penyambutan Siswa:Berdiri menyapa dan bersalaman dengan siswa di gerbang sekolah. Ini adalah bentuk keteladanan yang menanamkan nilai karakter dan disiplin.Apel Pagi Barisan bersama yang tidak hanya melatih kedisiplinan guru dan siswa, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dalam satu visi pendidikan"katanya

[Redaktur :bgr007]

Di audensi l di gelar pada hari Senin  09/06  dalam mediasi pihak Kinra mengarahkan  para pedagang agar berjualan di Lapangan bola Sei Mangkei namun pihak  pedagang menolak dengan alasan terlalu jauh dari jangkauan pembeli ,karena pembeli yg kita harapkan dari pekerja proyek dari kawasan tersebut ,namun pihak Kinra tetap menyatakan larangan berjualan di kawasan Kek Sei Mangkei.

Merasa ke tidak puasan para pedagang kembali melakukan Audensi yang ke II  dengan mewakilkan lima belas(15) orang pedagang, dalam audensi tersebut pihak  PT.Kinra tetap tidak memperbolehkan pedagang untuk berjualan di kawasan kek Sei Mangkei 

Namun dari banyak pemohon  dari pedagang akhir Pihak Kinra mempertimbangkan dan memberi luang untuk berjualan dengan bersyarat yaitu ,berjualan di tempat yg sudah di siap kan pihak PT. Kinra yakni di lahan kosong yg di siapkan PT.Kinra  dan tidak boleh berjualan di akses berbahaya seperti bahu jalan,taman,dan trotoar

Dan lahan yg telah di siapkan bukan lah janji kontrak yg tertulis bagi pedagang.

Jika lahan tersebut akan di guna dalam pembangunan infrastruktur industri atau akan di guna kan dalam hal apapun oleh PT.Kinra maka para pedagang harus siap untuk meniggalkan  lokasi tersebut atau akan dilakukan evaluasi kembali .Dan untuk masa percobaan Pihak PT. Kinra memberikan luang waktu selama Dua(2) bulan jika tidak ada pembangunan setelah dua Bulan atau penggunaan lahan tersebut maka para pedagang di perbolehkan untuk melanjutkan lagi.

Dan lakosi  berjualan bagi pedagang tidak ada pungutan  dari pihak mana pun dan buat lah lokasi dagangan sebaik mungkin jangan kotor, utama kan kebersihan bersama dan pihak pedagang harus membuat pernyataan beserta tanda tangan tidak  memperbolehkan mengalihkan lokasi jualan kepihak lain  jika tidak berjualan lagi wajib melapor ke Pihak PT.Kinra , syarat ketertiban aktivitas  di lokasi telah di tetap kan PT. Kinra 

Dalam kesepakatan tersebut tidak ada unsur paksaan atau tekanan  dari pihak mana pun dan di sepakati dalam keadaan sadar dan sehat wal,afiat

Dalam audensi turut hadir:

1.PT.Kinra Sevp Bapak Siburian Sibarani beserta Management

2.K.a Administrator Bapak 

3.Camat Kec.Bosar Maligas Ibu Rosmardiah

4.Camat Kec.Bandar Bapak Supardi

5.Koramil 07/Bosar Maligas di wakili Sertu Khairul

6.Polsek Bosar Maligas diwakili James Simanjuntak

7.Polsek Bandar huluan Iptu Patar Banjarnahor

8.Papam PT.Kinra Letkol lnf Pur Makmur Siahaan Beserta Tim Pengamanan PT.Kinra

9.PT.Wira Jaya Manggal di wakili Kabag Ops Bapak Haris Siburian

Dan Perwakilan pedagang Bapak Hendri Siburian' beserta 15 orang  para pedagang.

[Redaktur:bgr007]

Dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Pangulu Bandar Betsy I, Selasa ( 02/06 ) sekira jam 13.00 wib hadir Pangulu Bandar Betsy I, Ponidi, Ketua Msujana Muhammad Zainuddin, dan anggota, maujana ,Gamot Huta V Nurhayati Nababan,,warga penerima manfaat.

Sedangkan Camar Bandar Huluan yang diwakili oleh Suriani SH , Kasi Pemerintahan Angga, Trantib Jamin.Dalam arahannya  Pangulu Bandar Betsy.Ponidi  dalam arahannya  mengatakan 

Bahwa keterlambatan distribusi BLT kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bukan disebabkan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan anggaran.

Dikatakan saya perlu meluruskan kepada seluruh masyarakat, keterlambatan ini murni karena ada musibah dan keadaan mendadak yang menimpa pihak terkait pelaksana. Tidak ada dana BLT yang diselewengkan,” tegas Pangulu Bandar Betsy I di hadapan peserta rapat.

Pangulu juga menjelaskan kronologi serta kendala teknis yang menyebabkan distribusi BLT molor dari jadwal. Ia meminta maaf kepada warga atas keresahan yang timbul dan memastikan sisa penyaluran BLT akan segera diselesaikan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku..Ditegaskan kepada Gamot agar tidak melakukan kebijakan sendiri,baik dengan alasan apapun,karna penyaluran BLT sudah ada aturannya.ungkap Pangulu.

Sedangkan Camat Bandar Huluan yang diwakili oleh Suriani SH dalam arahannya mengatakan mengapresiasi langkah cepat Pangulu membuka ruang pertemuan  ini,Suriani  menegaskan akan terus melakukan monitoring agar penyaluran bantuan sosial ke depan berjalan tepat waktu dan sasaran,serta penyalurannya transparan.

Dikatakan Suriani kepada pihak Gamot Huta V agar tidak melakukan kebiasaan sendiri dalam menyalurkan BLT ,sebab sudah ada aturannya untuk itu.  

Maujana Nagori Muhammad Zainuddin menyatakan siap menyampaikan hasil rapat ini ke tengah masyarakat agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman. Mereka berharap warga tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum jelas kebenarannya.

Bu Kasus keterlambatan BLT ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh Gamot Nagori Bandar Betsy I  Koordinasi, komunikasi, dan keterbukaan informasi dinilai menjadi kunci agar program bantuan pemerintah tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarat.

Acara selanjutnya pemberian BLT kepada KPM oleh Gamot Huta V kepada,2 orang warga yang sempat terlambat, disaksikan Pangulu dan ketua maujana 

Dalam kesempatan ini Gamot Huta V Nurhayati Nababan meminta maaf kepada kedua KPM tersebut 

Selesailah masalah BLT rapat dilanjutkan membahas kewenangan Nagori di Nagori yang di pimpin oleh Kasi Pemerintahan Angga.

[redaktur:bgr007]