WAHANANEWS I Akhir-Akhir ini, terungkap kabar miring yang menjadi sorotan publik terkait pengelolaan anggaran dana desa tidak transparan di sejumlah Nagori, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, Selasa (30/09/2025), sekira pukul 11.00 WIB.
Baca Juga:
Perangkat Desa Tagih Janji Wali Kota Subulussalam yang Terkesan Abaikan Honor Perangkat Desa
Menurut keterangan nara sumber, pihak pemerintah Kecamatan Bandar yang sepatutnya memonitoring dan mengevaluasi seluruh pelaksanaan pengelolaan dana terkesan menutup-nutupi dan enggan memberikan keterangan.
"Mustahil bila Pemerintah Kecamatan Bandar tidak mengetahui dan terkesan mendukung penggunaan dana desa dilakukan tidak transparan, "kata nara sumber.
Kemudian, nara sumber menyebutkan, pembiaran yang dilakukan pihak Pemerintah Kecamatan dalam pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Nagori (RPJMDes/Nagori) tanpa melibatkan masyarakat, bahkan tidak pernah dilakukan sosialisasikan
Baca Juga:
DD dan ADD Sitinjo II Dairi TA 2023 Diinvestigasi BPK, Kerugian Negara Ditaksir Rp 700 Juta
"Masyarakat menuding semua laporan pertanggungjawaban pihak Pemerintah Nagori dan SPJ dimanipulasi, bahkan pertemuan yang semestinya melibatkan masyarakat fiktif, " Kata Nara sumber.
Selanjutnya, penyimpangan dan ketidaktransparanan akibat minimnya monitoring dan evaluasi pengelolaan dana desa. Padahal, itu tupoksi pihak Pemerintah Kecamatan Bandar bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN ; red).
Anggaran Dana Desa yang dikelola oknum Pangulu Nagori setempat jadi ajang bagi-bagi cuan dimulai dari tingkat Kecamatan, OPD, pihak penegak hukum dan stakeholder, " pungkas nara sumber.
Terpisah, Plt. Camat Bandar Supardi melalui Kasi PMN Bandar Adi Suyatno, S.H., dikonfirmasi melalui pesan percakapan selularnya, terkesan enggan merespon dan menanggapi penyampaian konfirmasi awak media ini, hingga rilis berita ini dilansir ke publik.
Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagori (DPMPN), Sarimuda Purba, belum dapat dikonfirmasi terkait masyarakat menyoal dan menyoroti pengelolaan dana desa tidak transparan.
[Redaktur :bgr007]
