Aspek edukasi juga menjadi prioritas utama dalam program kerja Tim Cyber Polres Simalungun. Tim ini bertugas mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan cara menghindari kejahatan siber, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mematuhi UU ITE.
"Kami akan mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya dan cara menghindari kejahatan siber, serta meningkatkan kesadaran akan UU ITE. Edukasi ini sangat penting untuk mencegah masyarakat menjadi korban atau pelaku kejahatan siber," jelas AKP Verry Purba.
Baca Juga:
Video Pribadi Diancam Disebar, Minta Rp300 Juta Selebritis Ria Ricis Lapor Polisi
Dalam menjalankan tugasnya, Tim Cyber Polres Simalungun akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan Polda Sumatera Utara untuk melaksanakan penegakan hukum siber yang efektif. Koordinasi lintas instansi ini diperlukan untuk menciptakan sinergi dalam penanggulangan kejahatan siber.
"Polres Simalungun akan berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan Polda Sumut untuk melaksanakan penegakan hukum siber yang efektif. Kerja sama ini mutlak diperlukan mengingat kejahatan siber tidak mengenal batas wilayah," tegas AKP Verry Purba.
Cara kerja Tim Cyber Polres Simalungun dirancang dengan pendekatan sistematis dan profesional. Dalam menjalankan patroli siber, tim melakukan pengawasan intensif terhadap aktivitas di internet dan media sosial untuk mendeteksi potensi pelanggaran hukum.
Baca Juga:
Pengamat Sebut Direktorat Siber Belum Perlu Dipimpin Jenderal Bintang 3
"Tim patroli siber melakukan pengawasan intensif terhadap aktivitas di internet dan media sosial. Kami menggunakan sistem untuk mendeteksi dan menganalisis potensi tindak pidana siber secara real-time," ungkap AKP Verry Purba saat menjelaskan mekanisme kerja tim.
Tim ini juga melibatkan ahli bahasa, pidana, dan ITE untuk mengkaji konten yang terindikasi melanggar UU ITE sebelum melakukan penindakan. Pendekatan multidisiplin ini memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan akurat.
"Kami melibatkan ahli bahasa, pidana, dan ITE untuk mengkaji konten yang terindikasi melanggar UU ITE sebelum melakukan penindakan. Hal ini untuk memastikan objektivitas dan akurasi dalam penegakan hukum," ucap AKP Verry Purba.
