Masih Frans menyampaikan, satu tahun itu lebih kurang 120 M untuk kebutuhan itu. Untuk gaji itu semua. Kalau salah satu dari sumber dana ini ada yang macet, tentunya mengganggu.
"Karena kebijakannya nggak populis memang, dan itu tidak berlaku hanya untuk perangkat. Perangkat di kecamatan juga, tambahan penghasilannya kita tahan. TPP nya itu gak kita kasih juga. Alasannya Sama karena sumbernya murni dari PAD," jelas Frans.
Baca Juga:
Bupati Untung Tamsil: Kinerja Baik, TPP Dibayarkan Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah
"Jadi kebijakan yang kita ambil. Mudah mudahan seminggu dua Minggu ini kedepan, tuntas lah ini sebelum kebutuhan Natal dan tahun Baru pasti kita bayar. Namun hanya saja tadi kita harapkan jangan lah. Bukan hanya kepala PPKBD, tetapi saya juga pejabat pengelola keuangan daerah memastikan tidak ada kepentingan lain yang menyebabkan hal ini," ucap Frans lagi dan menepis isu miring.
Lebih lanjut dikatakannya, bila pemasukkan uang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) daripada pangulu dan perangkat nagori ke kas Pemkab Simalungun tidak ada atau minus, lalu mau diambil uang darimana untuk membayar honor.
"Ini juga berlaku bukan hanya untuk pangulu dan perangkat, tetapi juga untuk pemerintah Kecamatan nya juga diperlakukan, sedemikian kita tahan hak mereka juga. Intinya, agar dalam melaksanakan pengutipan pajak tersebut mereka semua punya tanggungjawab penuh di nagori dan kecamatan masing - masing," beber Frans.
Baca Juga:
Pemkab Sigi Ajak Penyuluh Pertanian Tingkatkan Kapasitas di Lapangan
"Sebagai contoh, disetiap nagori itu di rata - rata kan Pemkab Simalungun harus mengeluarkan uang sebanyak Rp25 juta setiap bulannya, yang meliputi honor pangulu, kaur, gamot dan maujana, makanya dalam hal ini bila pemasukkan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan tidak sesuai, lalu uang darimana yang kita gunakan untuk membayar honor mereka," jelasnya lagi.
Oleh karena itu, diterangkan Frans, dibuat acuan ini, semua mata -mata untuk meningkatkan kinerja atau kualitas kerja para pangulu dan gamot.
Misalkan, di satu nagori SPPT PBB nya 2000 lembar, sedangkan jumlah gamotnya sampai 9 gamot, hitung - hitungnya 2000 lembar SPPT PBB dibagi 9 gamot, maka satu orang gamot berkewajiban nagih pajak sebanyak 222 lembar wajib pajak dan bila ini dikerjakan sejak bulan juni maka ada waktu selama 6 bulan pengutipan PBB nya, masak selama 6 bulan gak tuntas atau tidak bisa mencapai 80%, ini tentunya harus dievaluasi kan bang, kinerja pangulu dan gamot - gamotnya," tegasnya
